Mafia Tanah di Kota Besar Dipetakan Bareskrim Polri

Jumat, 17 Maret 2017

VOA-ISLAMNEWS.COM, Jakarta – Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) bersama POLRI telah menandatangani nota kesepahaman (MoU). Salah satu poin yang dikerjasamakan adalah pemberantasan mafia tanah dan sapu bersih ungutan liar ( saber pungli). Sehingga tujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar seluruh tanah di Indonesia memiliki sertifikat di 2025 bisa tercapai.

Komjen Ari Dono Sukmanto, Kabareskrim Polri mengatakan untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut, Bareskrim akan memulai dengan memetakan persoalan di bidang pertanahan di kota-kota besar. Salah satunya mafia tanah dengan berbagai modus yang ada.

“Kita maping dulu umpamanya Jakarta, di Jawa Bara, biasanya kota -kota besar di daerah-daerah wisata seperti Bali, dan Sumatera,” kata Ari di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2017).

Langkah selanjutnya akan ditelisik kembali seperti apa modus yang dilakukan oleh mafia tanah ini. Caranya, adalah menanyakan kembali sejarah tanah tersebut di BPN.

“Kemudian di kepolisian sebagai penyidik mungkin sudah ada juga kasus yang ujungnya sudah pernah ditangani, nanti baru berlanjut kira-kira akan menentukan langkah apa bisa menindaklanjuti mafia tanah ini,” katanya.

Apabila nantinya diketahui pemilik tanah tersebut, kata Ari,maka akan dikembalikan posisinya seperti semula. Misalnya tanah milik negara akan dikembalikan ke negara. Jika tanah tersebut tanah masyarakat akan dikembalikan lagi ke masyarakat.

Berdasarkan data dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN), saat ini baru 44 persen tanah di Indonesia yang memiliki sertifikat. Tahun ini, ditargetkan 5 juta bidang tanah akan disertifikasi, tahun 2018, 7 juta bidang, dan di tahun 2019, 9 juta bidang.(VOAI/okezone)

Related posts

Leave a Comment